Kontak Tembak Warnai Evakuasi 2 Jenazah Warga Sipil Korban OPM di Yahukimo, KemenHAM Kecam Pembunuhan Di Luar Hukum
Suara Pecari, Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Prajurit Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban penembakan yang diduga dilakukan oleh TPNPB-OPM Kodap XVI/Yahukimo pimpinan Kopitua Heluka. Proses evakuasi yang berlangsung Kamis, 23 Juli 2026, di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, sempat diwarnai kontak tembak dengan kelompok bersenjata OPM.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa tim evakuasi bergerak dengan penuh kehati-hatian mengingat medan pegunungan, cuaca, debit sungai, serta situasi keamanan yang masih rawan. "Lokasi jenazah diketahui telah berpindah ke bawah Jembatan Kali Ahom, tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi aksi penembakan," ujar Wirya dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026). Saat tim menuju lokasi, keberadaan OPM terdeteksi sehingga terjadi kontak tembak. Namun, personel TNI berhasil mengendalikan situasi dan mengevakuasi dua jenazah ke RSUD Dekai untuk identifikasi.
Sementara itu, satu perempuan dari Suku Unaukam masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak tersebut. Seluruh personel TNI dilaporkan selamat tanpa korban.
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI mengecam keras aksi pembunuhan terhadap warga sipil oleh OPM. Juru Bicara KemenHAM RI, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa tidak boleh ada pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tak berdosa. "Di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di Papua, KemenHAM RI mendorong semua pihak menahan diri dan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap warga sipil," katanya, Minggu (26/7/2026). KemenHAM telah berkomunikasi dengan Kanwil KemenHAM Papua Barat untuk memantau situasi.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas penembakan tiga warga sipil di Yahukimo. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh teror dan kekerasan OPM yang mengancam keselamatan masyarakat Papua. "Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata," ujar Mafirion. Ia mendorong strategi komprehensif melalui dialog konstruktif dan pemerataan pembangunan untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yudha Airlangga, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga akan terus menjadi prioritas. "Kehilangan orang-orang tercinta akibat tindak kekerasan merupakan luka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai," tulis pernyataan Koops TNI Habema.
Sementara itu, Komnas HAM mengungkap temuan dugaan kekerasan dan intimidasi yang dialami Okto Tigau sebelum meninggal di Intan Jaya. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut Okto Tigau dan seorang saksi YL diduga mengalami penganiayaan saat diperiksa oknum TNI di Pos Satgas Rajawali 4. Peristiwa ini menambah daftar panjang pelanggaran HAM di Papua. Meski demikian, fokus utama tetap pada aksi brutal OPM yang menargetkan warga sipil.
Konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan. Evakuasi jenazah di Yahukimo menjadi pengingat bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Diperlukan upaya perdamaian yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua, pemerintah, dan kelompok bersenjata untuk mengakhiri siklus kekerasan. TNI terus berupaya melindungi warga, namun tanpa dukungan politik dan sosial yang kuat, kekerasan seperti yang dilakukan OPM sulit dihentikan sepenuhnya.
Kesimpulannya, insiden di Yahukimo menunjukkan urgensi penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh. OPM harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat terhadap warga sipil, sementara negara hadir untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyatnya. Semua pihak diharapkan menahan diri dan mengutamakan dialog agar tidak ada lagi korban jiwa.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
