Tiba di Ende, Mendagri Tito Cek Dampak Gempa dan Kebutuhan Pemulihan

Tiba di Ende, Mendagri Tito Cek Dampak Gempa dan Kebutuhan Pemulihan

Suara Pecari, Ende – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan peninjauan langsung ke Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, untuk mengevaluasi dampak gempa dan memastikan proses pemulihan infrastruktur serta layanan dasar berjalan efektif. Kunjungan ini dilakukan pada Selasa, 18 Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penanganan bencana secara menyeluruh.

Peninjauan Dampak Gempa dan Evaluasi Penanganan

Mendagri Tito Karnavian tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman dan langsung berkeliling ke beberapa lokasi terdampak gempa. Ia meninjau kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan layanan publik yang terdampak. Selama kunjungan, Mendagri berkoordinasi dengan kementerian terkait serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan penanganan prioritas.

Fokus pada Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Dasar

Salah satu perhatian utama Mendagri adalah pemulihan kelistrikan, yang masih mengalami gangguan di beberapa kecamatan, termasuk di Kabupaten Manggarai Timur. Dalam kunjungannya, ia langsung menghubungi Direktur Utama PLN agar tim segera turun ke lapangan untuk mempercepat pemulihan aliran listrik. Selain itu, perbaikan jalan dan jembatan menjadi prioritas agar akses masyarakat kembali lancar.

Prioritas Keselamatan dan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Mendagri menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam tahap awal penanganan bencana. Evakuasi korban serta pemenuhan kebutuhan medis bagi yang sakit harus dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, kebutuhan dasar keluarga terdampak seperti air bersih, komunikasi, dan akses internet juga harus segera dipulihkan untuk menunjang aktivitas dan koordinasi di lapangan.

Proses Penanganan Bencana Secara Bertahap

Penanganan dampak gempa akan dilakukan secara bertahap. Setelah kebutuhan mendesak dan layanan dasar terpenuhi, pemerintah akan memasuki masa transisi sebelum melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap ini, langkah permanen akan dirancang berdasarkan tingkat kerusakan setiap infrastruktur untuk memastikan penanganan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Masyarakat

Mendagri mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam proses pemulihan ini. Ia mengingatkan agar masyarakat bersabar karena proses pemulihan memerlukan waktu, namun upaya pemerintah akan terus dilakukan secara maksimal untuk mengembalikan kondisi normal secepat mungkin.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *