Kamisan Serang ke-7 Kritik Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Suara Pecari, Serang – Mahasiswa dari berbagai kampus di Serang kembali menggelar aksi Kamisan ke-7 di depan Gedung Negara Banten, Kamis (22/10/2026). Aksi ini menjadi momen kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap belum memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan nasional.
Fokus Kritik dalam Aksi Kamisan Serang
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 tersebut, sekitar 15 peserta secara bergantian menyampaikan orasi sambil membawa poster yang berisi kritik terhadap pemerintah. Selain orasi, massa juga menggelar lapak baca sebagai bagian dari kegiatan untuk meningkatkan kesadaran publik.
Berbagai isu menjadi sorotan utama, antara lain:
- Kebebasan masyarakat sipil yang dianggap semakin menyempit.
- Kerusakan lingkungan akibat penambangan dan kebakaran hutan serta lahan.
- Pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
- Kondisi pendidikan, termasuk rendahnya gaji guru.
- Kritik terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai belum optimal.
Ketidakpastian Masa Depan Generasi Muda
Salah satu orator mengungkapkan keprihatinan atas masa depan generasi muda yang dianggap tidak mendapat jaminan dari pemerintah, terutama terkait keberlanjutan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyoroti krisis air, udara, dan lingkungan yang belum mendapat perhatian serius, menimbulkan keraguan akan apa yang akan diwariskan kepada generasi penerus.
Kebebasan Sipil dan Respons Pemerintah
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Serang, Tubagus Fajri Ramadhan, menambahkan bahwa kritik tersebut juga disampaikan melalui pemasangan spanduk refleksi di jembatan penyeberangan orang (JPO) Ciceri, Kota Serang, pada Selasa (20/10/2026). Spanduk bertagar #cukup2tahun memuat catatan merah terhadap pemerintahan, seperti masalah MBG yang beracun, kebakaran hutan, dan dugaan korupsi dana bencana alam.
Ironisnya, spanduk tersebut hilang sekitar pukul 09.00 setelah dipasang pagi hari. Tubagus menilai hal ini menunjukkan penyempitan ruang kebebasan sipil dan ketakutan pemerintah terhadap kritik publik.
Ia juga menyinggung insiden serupa yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada hari yang sama, sebagai indikasi pentingnya respons pemerintah terhadap kritik masyarakat.
Evaluasi Program Pemerintah
Selain isu kebebasan sipil dan lingkungan, Tubagus menyoroti pelaksanaan program pemerintah. Ia mencatat bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai masalah, sementara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai lebih mengutamakan kepentingan bisnis negara daripada pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Kritik juga diarahkan pada pembangunan gedung-gedung KDMP yang lokasinya jauh dari pusat aktivitas warga, termasuk di kawasan terpencil, sehingga sulit diakses dan kurang efektif dalam membantu masyarakat.
Kesimpulan
Aksi Kamisan Serang ke-7 ini menjadi cerminan kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama dua tahun terakhir. Isu-isu krusial seperti kebebasan sipil, lingkungan, hak asasi manusia, dan efektivitas program pemerintah menjadi sorotan utama yang menuntut evaluasi mendalam demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda dan masyarakat luas.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
