Raker di DPR, Bahlil Usul Anggaran Rp815 M untuk Kompor Listrik: Strategi Diversifikasi Energi Nasional
Suara Pecari | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815 miliar untuk program kompor listrik dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Program ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi nasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional.
Menurut Bahlil, beban impor LPG telah menguras devisa negara hingga lebih dari Rp130 triliun per tahun, di luar subsidi yang nilainya telah melampaui Rp80 triliun. “Kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” ujar Bahlil di hadapan anggota Komisi VII DPR.
Latar Belakang: Ketergantungan Impor LPG yang Mengkhawatirkan
Indonesia selama bertahun-tahun bergantung pada LPG impor untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, di mana 6,4 juta ton di antaranya dipasok dari luar negeri. Kondisi ini tidak hanya membebani neraca perdagangan, tetapi juga membuat harga energi dalam negeri rentan terhadap fluktuasi pasar global. Subsidi LPG yang terus membengkak menjadi beban APBN yang signifikan, sehingga pemerintah mencari solusi jangka panjang melalui elektrifikasi sektor rumah tangga.
Program Kompor Listrik: Sasaran dan Teknologi Baru
Bahlil menjelaskan bahwa program kompor listrik dirancang untuk menjangkau masyarakat pengguna listrik berdaya rendah, terutama di daerah kecamatan dan pedesaan. Pemerintah saat ini mengkaji penggunaan kompor listrik yang dapat beroperasi pada daya di bawah 900 VA. “Nanti tunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unitnya,” kata Bahlil menanggapi pertanyaan mengenai target distribusi.
Ia juga menegaskan bahwa teknologi kompor listrik yang akan digunakan berbeda dengan model sebelumnya yang sempat menuai penolakan publik. “Semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan teknologi kompor listrik yang lama,” ucap Bahlil. Kementerian ESDM saat ini masih mengevaluasi efektivitas teknologi baru tersebut, termasuk membandingkan manfaatnya dengan kompor listrik generasi sebelumnya.
Perbandingan Anggaran dan Dampak Ekonomi
Berikut adalah perbandingan data terkait beban LPG dan alokasi program kompor listrik:
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Ketergantungan Impor LPG | 80% dari kebutuhan nasional |
| Devisa Terkuras per Tahun | > Rp130 triliun |
| Subsidi LPG per Tahun | > Rp80 triliun |
| Usulan Anggaran Kompor Listrik | Rp815 miliar |
Dengan anggaran Rp815 miliar, program ini diharapkan dapat menekan impor LPG secara bertahap. Namun, efektivitasnya masih perlu dikaji, terutama dalam hal penerimaan masyarakat dan kesiapan infrastruktur listrik di daerah.
Kronologi dan Proses Pembahasan
Berikut adalah kronologi peristiwa terkait usulan program kompor listrik:
- 15 Juni 2026: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan usulan anggaran Rp815 miliar dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR.
- Agustus 2026: Target pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR untuk menentukan jumlah unit kompor listrik yang akan didistribusikan.
- Sedang berlangsung: Evaluasi teknologi kompor listrik baru oleh Kementerian ESDM, termasuk uji coba efisiensi dan daya tahan.
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat, Industri, dan Pemerintah
Program kompor listrik memiliki dampak multidimensional:
- Bagi Masyarakat: Pengguna listrik berdaya rendah di pedesaan akan mendapatkan akses energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. Namun, perlu sosialisasi agar masyarakat mau beralih dari LPG ke listrik.
- Bagi Industri: Industri peralatan rumah tangga dan kompor listrik akan mendapat dorongan permintaan. Di sisi lain, industri LPG dalam negeri mungkin mengalami penurunan penjualan.
- Bagi Pemerintah: Pengurangan subsidi LPG dapat menghemat APBN dalam jangka panjang. Namun, investasi awal untuk infrastruktur listrik dan distribusi kompor harus diantisipasi.
Analisis: Peluang dan Tantangan
Meskipun program ini menjanjikan penghematan devisa dan subsidi, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kesiapan jaringan listrik di daerah terpencil masih menjadi kendala. Kedua, harga kompor listrik yang lebih mahal dibandingkan kompor LPG konvensional bisa menjadi hambatan adopsi. Ketiga, persepsi negatif masyarakat terhadap program serupa di masa lalu harus diluruskan dengan sosialisasi yang masif.
Bahlil menekankan bahwa teknologi kompor listrik saat ini sudah lebih efisien dan aman. “Kami akan terus melakukan evaluasi agar program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal,” tutupnya.
Dengan usulan anggaran Rp815 miliar, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mendiversifikasi bauran energi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam transisi energi Indonesia menuju kemandirian dan keberlanjutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.