Menteri LH Jumhur: Warga Lokal Harus Jadi Penerima Utama Manfaat Karbon
Suara Pecari | Dalam rangka memperkuat kebijakan lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa perdagangan karbon harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Pernyataan ini disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu, 6 Juni 2026. Menteri LH Jumhur Warga Lokal Harus Jadi Penerima Utama Manfaat Karbon LPP RRI menjadi pesan sentral yang ditekankan dalam acara tersebut.
Jumhur menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun penguatan regulasi lingkungan hidup, baik melalui aturan baru maupun penambahan dalam undang-undang yang sudah ada. “Kita sekarang sedang menyusun, kemungkinan terpisah, kemungkinan juga digabung dengan undang-undang lingkungan hidup yang sudah ada. Itu ditambahkan satu bab penting, atau mungkin beberapa bab, bagian tentang keadilan iklim,” ucapnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat lokal dalam rantai perdagangan karbon.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Rachmat Pambudy, turut hadir dan memberikan pandangannya. Ia mengatakan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan urusan masa lalu, masa kini, dan masa depan. “Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup 3 saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah,” katanya. Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa Menteri LH Jumhur Warga Lokal Harus Jadi Penerima Utama Manfaat Karbon LPP RRI tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan.
Pemerintah berkomitmen untuk mengintegrasikan keadilan iklim dalam setiap aspek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama yang merasakan dampak positif dari perdagangan karbon. Menteri LH Jumhur Warga Lokal Harus Jadi Penerima Utama Manfaat Karbon LPP RRI menjadi prinsip yang akan terus diperjuangkan dalam setiap regulasi lingkungan hidup ke depan.
Kesimpulannya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup bertekad untuk memastikan bahwa perdagangan karbon benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Dengan penguatan regulasi dan integrasi keadilan iklim dalam AMDAL, diharapkan tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam aktivitas ekonomi berbasis karbon. Masyarakat lokal harus menjadi penerima manfaat utama, bukan justru mengalami penurunan kesejahteraan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
