Sekda Gunungsitoli Hadiri Rakor Nasional Inflasi dan Program Perumahan
Suara Pecari, Gunungsitoli – Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika Perdana Laoly, S.STP., M.Si., CGCAE., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Center Kantor Wali Kota Gunungsitoli pada Senin, 6 Juli 2026. Agenda yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini fokus membahas langkah konkret pengendalian inflasi serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kehadiran Sekda Gunungsitoli menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Gunungsitoli dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung program strategis nasional.
Latar Belakang dan Konteks Nasional
Rakor pengendalian inflasi daerah merupakan agenda rutin yang digelar Kemendagri untuk memantau perkembangan harga dan merumuskan kebijakan stabilisasi. Pada tahun 2026, inflasi nasional berada dalam tren terkendali, namun beberapa daerah masih menghadapi tekanan harga pangan dan energi. Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi salah satu prioritas untuk mendorong sektor konstruksi dan perumahan rakyat. Dalam rakor ini, daerah diminta mengevaluasi realisasi program serta mengidentifikasi hambatan di lapangan.
Pemkot Gunungsitoli sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Kepala BPS Kota Gunungsitoli, Elijoi Naibaho, SST., M.Stat., yang turut mendampingi Sekda, menyampaikan data inflasi terkini. Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Gunungsitoli per Juni 2026 tercatat sebesar 3,2%, masih dalam rentang sasaran nasional 2,5%±1%. Namun, komoditas seperti beras, minyak goreng, dan cabai merah masih fluktuatif. Oleh karena itu, Pemkot akan menggencarkan operasi pasar dan kerja sama dengan daerah penghasil.
| Komoditas | Harga Juni 2026 (Rp) | Perubahan Bulanan (%) |
|---|---|---|
| Beras Premium | 13.500/kg | +0,5 |
| Minyak Goreng | 15.000/liter | +1,2 |
| Cabai Merah | 45.000/kg | -2,0 |
Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah
Salah satu agenda utama rakor adalah evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti. Pemkot Gunungsitoli telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Kepala Dinas KPPP Darmawan Zagoto, S.P., menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan sudah mencapai 80% dan ditargetkan selesai pada akhir 2026.
Selain itu, Pemkot juga menggandeng pengembang lokal untuk membangun rumah tapak dengan skema KPR bersubsidi. Hingga Juni 2026, realisasi pembangunan rumah baru mencapai 250 unit dari target 500 unit per tahun. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Dafril Hulu, S.E., menambahkan bahwa program ini juga menyerap tenaga kerja lokal, terutama di sektor konstruksi dan material bangunan.
Kronologi Rapat dan Langkah Konkret
Rakor dimulai pukul 09.00 WIB dengan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah. Setelah itu, pemaparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indeks harga konsumen (IHK) dan proyeksi inflasi. Selanjutnya, diskusi panel dengan beberapa daerah yang berhasil menekan inflasi, seperti Jawa Barat dan Bali. Pada sesi terakhir, masing-masing daerah menyampaikan rencana aksi pengendalian inflasi dan dukungan terhadap program perumahan.
Pemkot Gunungsitoli menyampaikan lima langkah konkret:
- Penguatan operasi pasar murah di 13 kecamatan secara bergilir setiap pekan.
- Optimalisasi stok pangan melalui kerja sama dengan Bulog dan daerah pemasok utama.
- Pemberian subsidi ongkos angkut bagi pedagang yang menjual bahan pokok di pasar tradisional.
- Fasilitasi perizinan pembangunan perumahan bagi MBR melalui pelayanan satu pintu.
- Monitoring harga secara real-time melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Operasi pasar murah akan menjangkau 40 ribu kepala keluarga di seluruh Gunungsitoli. Sementara itu, program perumahan diharapkan mengurangi backlog kepemilikan rumah yang saat ini mencapai 5.000 unit. “Dengan adanya program 3 juta rumah, kami optimis angka backlog bisa turun 20% dalam dua tahun ke depan,” ujar Sekda Andhika Perdana Laoly.
Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan anggaran daerah dan fluktuasi harga material bangunan menjadi kendala utama. Pemkot berencana mengalokasikan Rp 15 miliar dari APBD 2026 untuk subsidi perumahan dan pengendalian inflasi. Selain itu, koordinasi dengan perbankan akan diperkuat untuk mempercepat penyaluran KPR bersubsidi.
Perspektif Ahli
Ekonom Universitas Nias, Dr. Ama Kristian, menilai bahwa rakor ini merupakan langkah positif. “Gunungsitoli perlu fokus pada komoditas pangan lokal seperti ubi kayu dan pisang untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar,” katanya. Ia juga merekomendasikan pengembangan kawasan industri kecil perumahan agar program 3 juta rumah tidak hanya menghasilkan unit hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Penutup Naratif
Dari Ruang Rapat Center yang sederhana, Sekda Gunungsitoli bersama jajaran bertekad mewujudkan stabilitas harga dan hunian layak bagi warganya. Rakor ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menggerakkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, Gunungsitoli optimis dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengelola inflasi dan mendukung program perumahan nasional. Semangat itu terus bergema, mengiringi langkah Pemkot menuju kesejahteraan yang lebih merata.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
