Awal Musim Hujan Mundur Hingga Awal 2027, BNPB Siapkan Mitigasi Bencana
Suara Pecari – Awal musim hujan di Indonesia diperkirakan akan mundur hingga awal 2027 akibat fenomena El Nino yang sangat kuat. BMKG memprediksi musim hujan akan datang secara bertahap mulai November 2026 hingga Desember 2026, mencakup sebagian besar wilayah Indonesia, namun dengan keterlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Prediksi Awal Musim Hujan
Menurut data BMKG, sekitar 529 Zona Musim (ZOM) atau 61,08 persen dari luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami penundaan awal musim hujan. Musim hujan diperkirakan dimulai di 185 ZOM pada November 2026, yang mencakup 24,66 persen daratan Indonesia, dan kemudian di 266 ZOM pada Desember 2026, mencakup 17,31 persen daratan Indonesia. Meskipun musim hujan datang lebih lambat, akumulasi curah hujan di 510 ZOM (69,76 persen luas daratan Indonesia) diperkirakan tetap dalam kategori normal.
Pengaruh El Nino Sangat Kuat
Fenomena El Nino yang terjadi saat ini menunjukkan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik mencapai 2,63 derajat Celsius, menandakan kategori sangat kuat. Kondisi ini menyebabkan perubahan pola musim hujan dan berdampak pada ketahanan air dan potensi kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.
Upaya Mitigasi BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi mundurnya awal musim hujan dan potensi dampak kekeringan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan bahwa BNPB terus memantau data cuaca dari BMKG dan mengevaluasi situasi kekeringan berkepanjangan secara berkala.
BNPB bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyusun strategi penanganan harian dan mingguan untuk mengendalikan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu metode yang digunakan adalah operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan penyemaian garam NaCl untuk meningkatkan potensi hujan. Satuan tugas udara juga aktif sesuai analisis cuaca terkini.
Penanganan Kebakaran dan Bantuan Air Bersih
BNPB melaporkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi prioritas, antara lain:
- 7.938 hektare di Kalimantan Tengah
- 1.974 hektare di Kalimantan Selatan
- 1.290 hektare di Kalimantan Barat
- 5.194 hektare di Sumatera Selatan
- 2.025 hektare di Jambi
Selain penanganan karhutla, BNPB bersama pemerintah daerah dan organisasi nirlaba menyalurkan bantuan air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami kekeringan setelah periode hari tanpa hujan mencapai lebih dari 130 hari.
Kesiapsiagaan dan Evaluasi Berkelanjutan
Berton Panjaitan menegaskan bahwa BNPB akan terus melakukan evaluasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan respons yang efektif terhadap potensi kekeringan dan bencana terkait cuaca lainnya selama periode El Nino berlangsung.
Situasi ini menuntut koordinasi yang baik antara BNPB, BMKG, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meminimalkan dampak buruk pada masyarakat dan lingkungan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
