Alasan BNPB Belum Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional
Suara Pecari – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga saat ini belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional meskipun kejadian kebakaran berlangsung selama empat bulan di berbagai wilayah Indonesia.
Alasan Belum Ditetapkannya Status Bencana Nasional
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional terhadap karhutla harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya adalah luas wilayah yang terdampak, jumlah korban, serta adanya pernyataan ketidakmampuan dari pemerintah daerah dalam menangani kejadian tersebut.
Menurut Kristomei, saat ini penanganan karhutla di sejumlah wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain masih dapat ditangani oleh pemerintah daerah beserta perangkat pendukungnya. Luas area yang terdampak juga dinilai belum terlalu besar sehingga belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.
Kriteria Penetapan Status Bencana Nasional
- Jumlah wilayah terdampak karhutla
- Jumlah korban akibat kebakaran
- Kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan karhutla
Kristomei menegaskan bahwa jika indikator-indikator tersebut tidak terpenuhi, maka status bencana akan tetap berada di tingkat daerah. Meski demikian, BNPB tetap memberikan dukungan penuh dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
Upaya Penanganan dan Penegakan Hukum
BNPB terus mengupayakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dapat berjalan efektif. Kepala BNPB juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, mengingat usaha penanggulangan kebakaran sangat besar dan berisiko menimbulkan korban.
“Jangan lagi ada yang melakukan pembakaran. Karena di satu sisi masyarakat berusaha mati-matian memadamkan api, sementara di sisi lain masih ada yang membakar,” ujar Kristomei.
Konteks dan Pentingnya Penanganan Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah serius yang berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Penanganan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat hukum menjadi kunci agar bencana ini dapat dikendalikan dan tidak berulang di masa depan.
Penetapan status bencana nasional bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan karhutla. Respons cepat dan koordinasi lintas sektor menjadi aspek utama yang terus didorong oleh BNPB untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
