Impor Minyak dan LPG via BLU Lemigas Akan Libatkan Pemerintah dengan Skema G2G atau G2B
Suara Pecari – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rencana skema baru dalam impor minyak dan LPG yang akan dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. Skema ini melibatkan peran aktif pemerintah dalam semua kontrak impor dengan model government to government (G2G) atau government to business (G2B).
Skema Impor Minyak dan LPG Melibatkan Pemerintah
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menyampaikan bahwa ke depan unsur pemerintah akan hadir dalam seluruh proses kontrak impor minyak dan LPG yang dilakukan melalui BLU Lemigas. Model yang akan diterapkan dibagi menjadi dua, yaitu G2G dan G2B, yang keduanya menekankan keterlibatan pemerintah sebagai pihak utama.
“G2G atau G2B. Tapi ada G-nya ya, jangan lupa. Itu yang penting,” tegas Laode dalam pernyataannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Persiapan dan Regulasi Pendukung
Hingga saat ini, Pertamina masih melakukan impor minyak secara mandiri dengan mekanisme yang telah ada. Namun, skema baru ini masih dalam tahap persiapan dan akan diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) yang akan merinci tahapan dan mekanisme implementasi secara detail.
“Sekarang masih berjalan (impor oleh Pertamina). Sekarang kita sedang siapkan tahapan-tahapan menuju ke implementasi. Jadi setelah Perpres kan harus ada Permen untuk merinci secara detail tahapannya seperti apa, mekanismenya seperti apa,” jelas Laode.
Dukungan Pertamina terhadap Kebijakan Baru
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG melalui BLU Lemigas. Kebijakan ini menggantikan mekanisme pengadaan sebelumnya yang menggunakan sistem tender antar badan usaha (B2B).
Simon menegaskan, “Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga.”
Koordinasi dan Kesiapan Infrastruktur
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menambahkan bahwa Pertamina siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, dan stakeholder terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pertamina juga memastikan kesiapan infrastruktur dan operasionalnya, mulai dari kilang, terminal, hingga jaringan distribusi, untuk mendukung kelancaran pengadaan minyak dan LPG melalui mekanisme baru ini.
Signifikansi Skema Baru bagi Ketahanan Energi Nasional
Perubahan skema impor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan melibatkan pemerintah secara langsung dalam proses impor melalui BLU Lemigas, diharapkan pengelolaan dan pengadaan energi menjadi lebih terkoordinasi dan responsif terhadap dinamika pasar global serta geopolitik yang memengaruhi pasokan energi.
Skema G2G dan G2B diyakini dapat memberikan kepastian dan stabilitas dalam pengadaan minyak dan LPG, sehingga pasokan energi untuk kebutuhan masyarakat dan industri dapat terus terjaga dengan baik.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
