Stafsus Menko Pangan Soroti Tata Kelola Anggaran MBG Pandeglang
Suara Pecari, Pandeglang – Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Irna Narulita, mengingatkan perlunya evaluasi mendalam terhadap tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang. Poin utama sorotan adalah skema biaya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp2.000 per ompreng per hari yang dinilai berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran negara.
Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Anggaran MBG
Irna menekankan pentingnya perbaikan sistem pencatatan anggaran agar tercipta ekosistem yang mengedepankan kearifan pangan lokal. Ia mendorong pengelola MBG untuk memastikan seluruh belanja bahan baku berasal dari pelaku usaha lokal, seperti petani, peternak, UMKM, dan koperasi di sekitar daerah pelaksanaan program. Dengan cara ini, anggaran MBG dapat berputar di desa, memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
Perbaikan Proses Penyajian dan Distribusi
Selain aspek anggaran, Irna juga menyoroti proses penyajian dan distribusi makanan dalam program MBG. Ia mengajukan opsi penyajian prasmanan untuk menjaga kualitas makanan, mengingat pengantaran yang memakan waktu lama berisiko menurunkan mutu makanan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.
Menurut Irna, durasi pengantaran makanan yang terlalu lama, sekitar satu hingga dua jam, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan. Oleh karena itu, pengawasan lebih ketat diperlukan untuk memastikan kualitas makanan terjaga sampai ke tangan penerima.
Pengawasan Operasional yang Diperketat
Irna mengusulkan pengawasan operasional SPPG yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah daerah akan lebih aktif dalam inspeksi dan pelaporan hasil pengawasan kepada BGN dan Menteri Dalam Negeri. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kejadian luar biasa dan gangguan kesehatan terkait pelaksanaan MBG.
Signifikansi Evaluasi untuk Keberlanjutan Program
Evaluasi ini dianggap krusial untuk menjaga kelangsungan program MBG yang menjadi hak penerima manfaat sekaligus memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran negara. Irna mengingatkan bahwa apabila terjadi masalah serius, baik SPPG dan jajarannya yang tidak mendapatkan gaji maupun penerima manfaat yang terpaksa tidak menerima Makan Bergizi Gratis akan dirugikan.
Dengan adanya perbaikan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program MBG di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
