Kekurangan 7.000 Formasi, Pemda Yogyakarta Tak Buka Pendaftaran CPNS 2026, Evaluasi Belanja Pegawai
Suara Pecari | Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memutuskan untuk tidak membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026, meskipun masih kekurangan sekitar 7.000 formasi aparatur sipil negara (ASN). Keputusan ini diambil di tengah evaluasi belanja pegawai yang tengah dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Hary Setiawan, mengungkapkan bahwa jumlah ideal ASN untuk Pemda DIY adalah sekitar 19 ribu orang, namun saat ini hanya tersedia 12 ribu orang. “Jadi ada formasi idealnya itu kan 19 ribuan untuk Pemda DIY, nah ASN sekarang itu kan 12 ribuan, jadi ada kekurangan 7.000 formasi,” ujarnya di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Senin (15/6). Kekurangan 7.000 formasi, Pemda Yogyakarta tak buka pendaftaran CPNS 2026, evaluasi belanja pegawai menjadi fokus utama dalam kebijakan kepegawaian tahun ini.
Menurut Hary, proporsi belanja pegawai Pemda DIY saat ini sudah mencapai 30 persen dari total anggaran. Penambahan pegawai baru dikhawatirkan akan melampaui batas maksimal yang diatur dalam UU HKPD, sehingga Pemda DIY memilih untuk tidak membuka formasi CPNS. “Kami juga belum bisa kemudian menambah kuota pegawai, karena kami pun sekarang belanja pegawai itu sudah di 30 persen, jadi kalau kemudian kita menambah lagi, khawatirnya lebih tinggi dari 30 persen, malah kemudian melanggar pasal di Undang-undang HKPD,” jelas Hary.
Sebagai gantinya, Pemda DIY hanya merencanakan pembukaan sekitar 330 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga pendidik. “Kalau tahun ini rencananya kami buka sekitar 330 tetapi memang untuk tenaga pendidik saja dan itupun statusnya PPPK,” kata Hary. Ia menambahkan bahwa belum ada rencana untuk membuka CPNS pada tahun ini. “Tahun ini belum, belum ada CPNS,” tegasnya.
Kekurangan 7.000 formasi, Pemda Yogyakarta tak buka pendaftaran CPNS 2026, evaluasi belanja pegawai menjadi dilema bagi Pemda DIY. Di satu sisi, kebutuhan akan ASN sangat mendesak untuk mendukung pelayanan publik, namun di sisi lain, keterbatasan anggaran dan aturan yang ketat menghalangi langkah tersebut. Pemda DIY masih menunggu kemungkinan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait kebutuhan ASN. “Kami masih menunggu kemungkinan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat,” ujar Hary.
Keputusan ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat DIY yang menantikan lowongan CPNS. Banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran atau solusi agar Pemda DIY dapat memenuhi kebutuhan ASN tanpa melanggar aturan belanja pegawai. Sementara itu, kekurangan 7.000 formasi, Pemda Yogyakarta tak buka pendaftaran CPNS 2026, evaluasi belanja pegawai terus menjadi isu yang hangat diperbincangkan.
Dengan tidak dibukanya CPNS 2026, Pemda DIY berharap dapat menyeimbangkan anggaran dan tetap mematuhi regulasi yang ada. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, meskipun harus mengorbankan penambahan jumlah pegawai. Ke depannya, Pemda DIY akan terus mengkaji kemungkinan pembukaan formasi baru jika kondisi anggaran memungkinkan dan ada perubahan kebijakan dari pusat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.