Sensus Ekonomi 2026: Potret Pemberdayaan Perempuan Indonesia
Suara Pecari, Perempuan Indonesia semakin menunjukkan peran strategis dalam menggerakkan perekonomian. Dari usaha mikro yang dijalankan di rumah hingga berbagai sektor produktif lainnya, jutaan perempuan tidak hanya menopang kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Agar kontribusi tersebut terlihat dalam statistik resmi negara dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengajak seluruh pelaku usaha perempuan untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Kolaborasi Tripartit untuk Data yang Inklusif
Ajakan tersebut disampaikan dalam Kick Off Kolaborasi BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam Rangka Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan di PNM Tower, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Acara ini menjadi momentum penguatan sinergi antarinstansi dalam memastikan semakin banyak pelaku usaha perempuan tercatat dalam SE2026 sehingga kebutuhan, tantangan, dan potensi mereka dapat tergambarkan secara utuh.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa setiap pelaku usaha perempuan, termasuk nasabah program PNM Mekaar, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sehingga tidak boleh terlewat dalam pendataan. “Yang paling penting adalah bahwa Ibu-ibu Mekaar ini, tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan,” kata Amalia melalui keterangan tertulis dikutip, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Amalia, berpartisipasi dalam SE2026 berarti memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada pelaku usaha. Data yang lengkap dan akurat akan mendukung perumusan berbagai program strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Data Terkini: Perempuan Makin Dominan di Ekonomi Kreatif
Pentingnya keterlibatan perempuan dalam SE2026 juga didukung oleh berbagai indikator yang menunjukkan semakin kuatnya kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional. Sepanjang periode 2021-2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), atau sekitar 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan, dimiliki oleh pelaku usaha perempuan. Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025. Pada sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39 persen pada tahun 2025.
| Indikator | Angka | Periode |
|---|---|---|
| NIB milik perempuan | 7,99 juta (58,68%) | 2021-2025 |
| TPAK perempuan | 56,63% | Agustus 2025 |
| Tenaga kerja perempuan di ekonomi kreatif | 58,39% | 2025 |
Pernyataan Para Pemangku Kepentingan
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan bahwa SE2026 dapat memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi serta menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif gender. “Mengapa Sensus Ekonomi tahun 2026 ini sangat penting? Karena dengan Sensus Ekonomi ini, kita bisa menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, karena kita hari ini ingin menguatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi,” ujar Arifatul.
“Kolaborasi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM memiliki makna yang sangat penting dalam memperkuat perspektif pemberdayaan perempuan. Hari ini perempuan bukan hanya sekadar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga,” tambah Dirut PT PNM, Kindaris.
Komitmen Nyata: PNM Tuntas Isi Kuesioner 100%
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap SE2026, PT PNM telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya. BPS menerima dokumen isian dari kantor pusat, 58 kantor cabang, dan sekitar 4.200 kantor unit PNM di seluruh Indonesia, sehingga tingkat respons PNM mencapai 100 persen. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara BPS, Kementerian PPPA, dan PT PNM sebagai wujud penguatan sinergi dalam menyukseskan SE2026.
Dialog dengan Nasabah Mekaar: Suara dari Lapangan
Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama nasabah PNM Mekaar di Kota Bandung, Subang, Bekasi, dan Malang yang mengikuti kegiatan secara daring. Dialog tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus mengajak para pelaku usaha perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam SE2026. Para nasabah menyampaikan harapan mereka agar data yang terkumpul dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak, seperti akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan kewirausahaan, dan perlindungan usaha.
Dampak dan Implikasi bagi Pemberdayaan Perempuan
Keberhasilan SE2026 dalam mendata pelaku usaha perempuan akan berdampak luas:
- Kebijakan Berbasis Data: Pemerintah dapat merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran, seperti subsidi bunga, bantuan peralatan, atau pelatihan digital.
- Pengakuan Formal: Usaha perempuan yang tercatat akan mendapatkan legitimasi, memudahkan akses ke perbankan dan pasar.
- Kesetaraan Gender: Data yang akurat akan menyoroti kesenjangan gender di sektor ekonomi, mendorong intervensi yang lebih adil.
- Pertumbuhan Ekonomi: Dengan memberdayakan perempuan, potensi ekonomi nasional dapat meningkat signifikan, mengingat perempuan mengelola banyak UMKM.
Kronologi Peristiwa
- Periode 2021-2025: Penerbitan 7,99 juta NIB untuk perempuan.
- Agustus 2024-Agustus 2025: TPAK perempuan naik 0,21 poin persentase.
- Tahun 2025: Proporsi tenaga kerja perempuan di ekonomi kreatif mencapai 58,39%.
- Jumat, 3 Juli 2026: Kick Off Kolaborasi BPS, Kementerian PPPA, dan PNM di PNM Tower, Jakarta.
- Sabtu, 4 Juli 2026: Pernyataan resmi Kepala BPS dirilis.
- Selanjutnya: Pendataan lapangan SE2026 dimulai, ditargetkan selesai akhir 2026.
Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan statistik, melainkan cermin komitmen bangsa untuk mengakui dan memberdayakan perempuan sebagai pilar ekonomi. Melalui data yang lengkap, suara perempuan akan terdengar dalam setiap kebijakan, memastikan tidak ada lagi yang tertinggal dalam pembangunan. Dengan kolaborasi erat antara BPS, Kementerian PPPA, PNM, dan para pelaku usaha, masa depan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan gender bukan lagi sekadar harapan, melainkan keniscayaan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
