Jajaran Komisaris dan Direksi PT Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Diperkenalkan
Suara Pecari, Jakarta – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi memperkenalkan jajaran komisaris dan direksi yang akan menjalankan operasional perusahaan milik negara tersebut. DSI dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan nilai tambah dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam strategis Indonesia, khususnya batubara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.
Peluncuran jabatan manajemen ini berlangsung pada Senin, 24 Agustus 2026, dalam acara Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Jakarta. Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, memimpin pengenalan jajaran pimpinan perusahaan yang bertugas mengawasi dan memfasilitasi tata kelola ekspor agar terhindar dari praktik manipulasi harga seperti under invoicing dan transfer pricing.
Susunan Komisaris dan Direksi DSI
- Presiden Komisaris: M Syaifurrahman Noer (Cipung Noer), yang memiliki latar belakang sebagai Production Development Engineer dan pengalaman luas di bidang aerospace serta pernah menjabat Presiden Komisaris PT Indonesian Defence Security and Technology.
- Komisaris: Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif, serta Managing Director di Bank Dunia. Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
- Komisaris: Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor pertambangan dan manajemen.
- Direktur Utama: Luke Thomas Mahony, memimpin operasional DSI dengan fokus pada pengawasan dan pengelolaan ekspor sumber daya alam strategis.
- Direktur Keuangan dan Treasury: Sinthya Roesly, mantan Direktur Keuangan PT PLN (Persero), bertanggung jawab atas keuangan perusahaan.
- Direktur Manajemen Risiko: Nur Hidayat Udin, mengawasi risiko dalam aktivitas perusahaan.
- Direktur Hukum dan Kepatuhan: Ivan Ferdiansyah Baely, memastikan kepatuhan hukum dan regulasi perusahaan.
Peran dan Mandat DSI
DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada tata kelola ekspor sumber daya alam strategis. Perusahaan ini berperan mengintegrasikan dan memantau aktivitas ekspor komoditas strategis untuk mencegah praktik manipulasi harga dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam ekosistem ekspor.
DSI tidak mengambil alih kewenangan pemerintah dalam hal perizinan, regulasi, dan penindakan, yang tetap menjadi wewenang kementerian dan lembaga terkait. Pada tahap awal, DSI membangun sistem pemantauan dan analisis data ekspor nasional, termasuk pelacakan kapal dan validasi negara tujuan ekspor. Dalam jangka panjang, DSI ditargetkan menjadi perantara tunggal untuk komoditas strategis, dengan tetap menjaga hubungan komersial antara penjual dan pembeli serta keberlanjutan ekspor.
Kondisi Jajaran Manajemen
Beberapa anggota komisaris DSI masih merangkap jabatan penting di lembaga atau perusahaan lain. Tony Wenas masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, sedangkan Mari Elka Pangestu juga aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Hal ini dikonfirmasi oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang menyatakan bahwa penggabungan jabatan tersebut masih berlangsung.
Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah memantau ribuan transaksi ekspor dengan volume lebih dari 90 juta ton dan nilai lebih dari US$14 miliar, berasal dari lebih dari 50 pelabuhan di 25 provinsi dengan tujuan ekspor ke lebih dari 100 negara. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya alam nasional dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.
Dengan pengenalan jajaran manajemen yang berpengalaman dan sistem yang terus dikembangkan, DSI berkomitmen untuk mendukung tata kelola ekspor yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta menjaga keberlanjutan dan kepastian berusaha dalam sektor sumber daya alam strategis.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
