Soal Blueray, Pembela Tekankan Sikap Kooperatif Terdakwa

Pembelaan Terdakwa Blueray Cargo: Menyoroti Kooperatif dan Keterbukaan

Suara Pecari | Jakarta – Tim penasihat hukum terdakwa John Field, Andry, dan Dedy Kurniawan Sukolo dalam perkara dugaan suap impor Blueray Cargo menekankan fakta persidangan serta sikap kooperatif klien mereka. Dalam closing statement yang disampaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, kuasa hukum menegaskan bahwa para terdakwa bersikap terbuka sejak awal proses hukum berlangsung. Mereka tidak menghalangi penyidikan maupun persidangan yang sedang berjalan.

“Para terdakwa sejak awal bersikap kooperatif dan tidak pernah berupaya menghalangi proses hukum yang sedang berjalan,” ujar penasihat hukum Blueray, Dinalara Dermawati Butar-butar dalam siaran pers tertulis, Sabtu, 13 Juni 2026. Ia juga menambahkan bahwa para terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak memengaruhi saksi dalam perkara tersebut. “Para terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak memengaruhi saksi,” kata Dinalara.

Selain itu, terdakwa disebut secara terbuka mengakui adanya pemberian kepada sejumlah pihak terkait dalam perkara dugaan suap impor tersebut. “Secara terbuka mengakui adanya pemberian kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai yang kini telah diproses,” ujarnya. Pengakuan ini menjadi salah satu poin kunci yang diangkat tim pembela untuk menunjukkan itikad baik klien mereka.

Mafia Gas LPG Subsidi Terungkap, Negara Rugi Rp14 Miliar

K kriminal

391 hari

Latar Belakang Perkara Blueray Cargo

Perkara Blueray Cargo bermula dari dugaan suap yang melibatkan oknum pejabat Bea dan Cukai dalam proses impor barang. Blueray Cargo, sebagai perusahaan jasa pengiriman dan logistik, diduga memberikan sejumlah uang kepada pejabat untuk memperlancar proses kepabeanan. Kasus ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2025. Sejak saat itu, tiga terdakwa utama, yaitu John Field, Andry, dan Dedy Kurniawan Sukolo, menjalani proses hukum.

Argumentasi Hukum: Asas Equality Before the Law

Kuasa hukum menilai perkara ini merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih luas dan tidak berdiri sendiri. Mereka menyoroti adanya pihak lain yang disebut dalam persidangan namun tidak seluruhnya diproses dalam perkara yang sama. “Kami menyampaikan hal ini demi tegaknya asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Tujuannya, agar seluruh pihak diperlakukan sama,” ujar Dinalara.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dalam persidangan terungkap keterlibatan sejumlah pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberian dari Blueray Cargo. Namun, tidak semua pihak tersebut telah diproses secara hukum. Tim pembela mendesak agar penegak hukum menindak semua pihak yang terlibat, bukan hanya para terdakwa. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah diskriminasi dalam penegakan hukum.

Dampak Operasional dan Sosial Perusahaan

Selain aspek hukum, pembela juga menyoroti dampak operasional Blueray Cargo. Perusahaan disebut menghadapi tingkat penjaluran (churn) tinggi dibanding perusahaan lain di sektor serupa. Kondisi tersebut dinilai menjadi bagian dari latar belakang munculnya perkara yang sedang disidangkan. Penjaluran tinggi mengindikasikan banyak pelanggan yang beralih ke jasa logistik lain, mungkin akibat reputasi yang tercoreng.

Kuasa hukum juga menyinggung dampak sosial terhadap karyawan perusahaan. Jumlah karyawan disebut menurun signifikan dalam beberapa waktu terakhir. “Di balik angka-angka tersebut terdapat ribuan keluarga yang kehilangan sumber penghidupan dan harapan masa depan,” ujarnya. Penurunan jumlah karyawan ini bisa disebabkan oleh berkurangnya volume bisnis akibat kasus hukum yang menimpa perusahaan.

Berikut adalah data perbandingan kondisi Blueray Cargo sebelum dan sesudah kasus:

Analisis Dampak dan Implikasi

Kasus Blueray Cargo memiliki implikasi luas, tidak hanya bagi para terdakwa dan perusahaan, tetapi juga bagi industri logistik dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan. Praktik suap yang melibatkan oknum pejabat Bea dan Cukai dapat merusak iklim investasi dan perdagangan.

Kedua, asas equality before the law yang diangkat tim pembela menyoroti potensi ketidakadilan jika hanya pihak tertentu yang diproses. Hal ini dapat memicu tuntutan agar KPK dan aparat penegak hukum lainnya lebih tegas dalam menindak semua pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.

Ketiga, dampak sosial terhadap karyawan Blueray Cargo mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian rakyat kecil. Ribuan keluarga yang bergantung pada perusahaan kini menghadapi ketidakpastian. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memikirkan langkah mitigasi untuk melindungi para pekerja yang terkena dampak.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum berharap hakim mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa sebagai faktor yang meringankan. Mereka juga berharap putusan nantinya mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas. Sidang selanjutnya dijadwalkan untuk pembacaan putusan pada bulan depan.

Kasus Blueray Cargo menjadi pengingat bahwa praktik suap di sektor logistik masih menjadi tantangan serius. Diperlukan reformasi sistemik di lingkungan Bea dan Cukai untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Sementara itu, nasib para terdakwa dan karyawan Blueray Cargo masih menggantung, menunggu keputusan pengadilan yang diharapkan membawa keadilan bagi semua pihak.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.

Perampok Turis Belgia di Banyuwangi Ditangkap Kurang dari 24 Jam

B Berita

615 hari