Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN Hingga Akhir 2026, Fokus pada Efisiensi dan Penyehatan Bisnis
Suara Pecari – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan target ambisius untuk menutup sekitar 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan menyehatkan sektor BUMN yang selama ini kurang produktif dan mengalami kerugian.
Dalam pidato resminya pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, sebanyak 290 BUMN yang tidak menguntungkan telah dilikuidasi. Pengurangan tersebut berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp50 triliun. Target penutupan selanjutnya adalah sekitar 700 BUMN lagi, sehingga jumlah BUMN yang tersisa diproyeksikan hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan yang sehat secara finansial dan operasional.
Alasan Penutupan BUMN
Penutupan BUMN ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang menunjukkan banyak perusahaan pelat merah mengalami kerugian dan tidak memberikan kontribusi positif bagi negara. Selain itu, penghematan signifikan diharapkan dapat diperoleh dari pengurangan biaya operasional, khususnya biaya rutin seperti gaji direksi dan komisaris yang selama ini membebani anggaran negara.
Efek Penghematan dan Alokasi Dana
Presiden Prabowo memperkirakan bahwa melalui pemangkasan besar-besaran ini, pengeluaran negara dapat ditekan hingga Rp100 triliun, melengkapi penghematan sebelumnya sebesar Rp50 triliun. Dana hasil efisiensi tersebut akan dialihkan untuk mendukung berbagai program sosial yang langsung menyentuh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa menyebutkan alokasi khusus untuk program tertentu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Restrukturisasi dan Merger BUMN Karya
Selain penutupan, terdapat upaya restrukturisasi korporasi di sektor infrastruktur melalui konsolidasi BUMN Karya. Pemerintah mempercepat rencana penggabungan beberapa perusahaan seperti PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang dijadwalkan selesai pada kuartal keempat tahun ini. Konsolidasi ini mencakup tujuh perusahaan utama, termasuk Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya, yang akan dipadatkan menjadi hanya tiga entitas.
Langkah ini diambil untuk mengatasi tekanan likuiditas dan beban utang yang tinggi di sektor konstruksi. Pemerintah memastikan proses merger tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal sehingga stabilitas tenaga kerja tetap terjaga.
Penolakan terhadap Narasi Hoaks
Beredar di media sosial narasi yang mengklaim bahwa penutupan BUMN dilakukan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menegaskan bahwa penghematan dana dari penutupan BUMN tidak dialokasikan secara spesifik untuk MBG, melainkan digunakan secara luas untuk mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Signifikansi Kebijakan
Langkah ini mencerminkan reformasi birokrasi yang berani dan fokus pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN serta mengoptimalkan anggaran negara. Dengan menyisakan BUMN yang sehat dan produktif, pemerintah berharap dapat menciptakan korporasi pelat merah yang lebih efisien dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional.
Dengan demikian, pengurangan jumlah BUMN ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi negara melalui manajemen perusahaan negara yang lebih profesional dan berorientasi hasil.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
