Muka Dua Para Penguasa Saat Hukum Cuma Jadi Alat Amankan Jabatan
Suara Pecari – Fenomena politik di Indonesia kerap menunjukkan dua wajah yang bertolak belakang. Di depan publik, para penguasa menampilkan citra patuh hukum dan beretika, namun di balik layar, hukum sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Artikel ini mengupas bagaimana hukum dijadikan instrumen selektif untuk mengamankan jabatan, sesuai dengan pandangan klasik Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principe.
Politik Muka Dua dan Realitas Kekuasaan
Di ruang publik, politisi menyampaikan janji dan retorika yang berlandaskan hukum dan etika. Namun, begitu rapat tertutup dan pengawasan publik menghilang, hukum tidak lagi menjadi pelindung masyarakat, melainkan sarana taktis untuk kepentingan politik. Revisi aturan yang biasanya bersifat jangka panjang dapat berubah drastis demi kepentingan penguasa, termasuk pemanfaatan hukum secara selektif untuk melemahkan lawan politik dan membungkam oposisi.
Analogi Machiavelli: Rubah dan Singa
Machiavelli menegaskan bahwa seorang penguasa harus mampu menjadi rubah untuk mengenali jebakan dan singa untuk menakut-nakuti lawan. Dalam konteks politik Indonesia, rubah diwujudkan melalui penampilan yang mematuhi hukum dan demokrasi di depan publik, sementara singa terlihat ketika penguasa menggunakan kekuasaan dan hukum untuk menekan pihak yang mengancam posisinya.
Hukum Sebagai Instrumen Kekuasaan
Dalam praktiknya, hukum diperalat demi mempertahankan jabatan, seperti:
- Penegakan hukum selektif: Kasus hukum terhadap lawan politik diproses cepat, sedangkan kasus terhadap rekan koalisi cenderung diabaikan.
- Perubahan aturan secara taktis: Konstitusi dan undang-undang dapat diubah dalam waktu singkat untuk menguntungkan kepentingan politik tertentu.
- Pencitraan hukum: Penggunaan bahasa hukum untuk menutupi motif politik dan memberikan kesan legalitas pada manuver politik yang sesungguhnya tidak etis.
Rasa Takut Sebagai Alat Penguasa
Machiavelli menyatakan bahwa lebih baik bagi seorang penguasa untuk ditakuti daripada dicintai. Dalam konteks ini, rasa takut dianggap lebih efektif untuk menjaga kekuasaan jangka panjang dibandingkan dengan cinta rakyat yang mudah berubah. Oleh karena itu, penguasa tidak terlalu memperhatikan kritik publik selama aparat dan instrumen negara berada di bawah kendali mereka.
Wajib Waspada terhadap Politik Muka Dua
Masyarakat Indonesia perlu lebih kritis dan tidak mudah terkecoh oleh topeng etika dan janji manis para penguasa. Penting untuk melihat tidak hanya apa yang tertulis di atas kertas hukum, tetapi juga siapa yang diuntungkan di balik kebijakan tersebut. Dengan menghilangkan naivitas terhadap politik muka dua, hukum dapat kembali berfungsi sebagai pengayom masyarakat, bukan alat kekuasaan elit.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
