Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Suara Pecari – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan pentingnya berpikir bijak dan hati-hati dalam merumuskan perubahan definisi korupsi hanya sebagai penyuapan. Pernyataan ini disampaikan menyusul wacana dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerapan kasus korupsi dengan fokus pada penyuapan, bukan kerugian negara.
Usulan Perubahan Definisi Korupsi
Menurut Yusril, usulan perubahan definisi korupsi yang diajukan oleh DEN masih bersifat garis besar dan perlu pendalaman lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut belum masuk ke detail persoalan yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum formil yang disesuaikan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Yusril menyatakan kesediaannya untuk memberikan penjelasan lebih rinci apabila diminta oleh DEN. Sebagai mantan Menteri Kehakiman yang pernah melakukan amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menandatangani UNCAC, Yusril menilai penting untuk memahami latar belakang dan sejarah penyusunan undang-undang dan konvensi anti-korupsi sebelum melakukan perubahan.
Sejarah dan Konteks Hukum Korupsi di Indonesia
Yusril menjelaskan bahwa pada masa jabatannya sebagai Menteri Kehakiman, ia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ia juga menandatangani Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) di New York pada 2003 dan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023 yang masih berlaku hingga kini.
Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan diratifikasi oleh Indonesia pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Meskipun demikian, Indonesia menyertakan beberapa reservasi terhadap UNCAC sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Pentingnya Pendalaman dan Evaluasi
Yusril menekankan bahwa semua elemen terkait perubahan definisi korupsi harus ditelaah secara menyeluruh dan dipikirkan dengan jernih. Ia mengingatkan agar perubahan tidak dilakukan secara sembarangan atau hanya untuk tampak heroik dalam pemberantasan korupsi tanpa pemahaman hukum yang mendalam.
Pemahaman sejarah dan praktik penerapan aturan anti-korupsi sangat penting untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan peraturan yang ada. Yusril mengajak semua pihak yang ingin merevisi atau mempertahankan definisi korupsi untuk berpikir secara bijak dan hati-hati agar hasilnya dapat memberikan manfaat nyata dalam pemberantasan korupsi.
Implikasi dan Perkembangan Selanjutnya
Usulan perubahan definisi korupsi menjadi hanya penyuapan akan berdampak pada cara penegakan hukum dan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendalaman dan diskusi lanjutan antara pemerintah, DEN, dan pakar hukum diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang komprehensif dan sesuai dengan standar internasional.
Yusril dijadwalkan akan bertemu dengan DEN untuk membahas usulan ini secara lebih rinci, yang menjadi bagian penting dari langkah evaluasi dan penyempurnaan kebijakan anti-korupsi di Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
