Ada Dokter Meninggal Diduga Dirundung, PPDS Anestesi RSUP Kandou Dihentikan
Suara Pecari, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Keputusan ini menyusul dugaan kasus perundungan (bullying) yang dialami oleh dr. Adrian Rantung, seorang peserta PPDS dari Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). dr. Adrian diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan berat selama menjalani pendidikan dokter spesialis. Peristiwa ini memicu keprihatinan publik dan menjadi sorotan tajam terhadap sistem pendidikan kedokteran di Indonesia.
Kronologi Peristiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dr. Adrian Rantung ditemukan meninggal dunia pada awal Juli 2026. Sebelum kejadian, ia diketahui sering mengeluhkan tekanan psikologis yang berat akibat perlakuan senior dan staf pengajar di program PPDS Anestesiologi. Rekan-rekan sesama peserta PPDS melaporkan adanya pola perundungan verbal dan non-verbal, termasuk tugas yang berlebihan, kritik yang merendahkan, dan isolasi sosial. Keluarga korban pun mengkonfirmasi bahwa dr. Adrian sering pulang dalam kondisi stres dan ketakutan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, membenarkan penghentian sementara program tersebut. “Iya untuk sementara kami hentikan, dan kami telah mengirimkan tim pemeriksa ke sana,” ungkap Azhar pada Senin (6/7/2026). Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Nomor HK.02.03D.XV34272026.
Isi Keputusan Penghentian Sementara
Keputusan tersebut memuat tiga poin utama:
- Adanya dugaan perundungan terhadap peserta PPDS Anestesiologi.
- Perlunya investigasi internal terpadu antara RSUP Kandou dan Fakultas Kedokteran Unsrat.
- Penghentian sementara kegiatan pembelajaran Program Studi Anestesiologi hingga penanganan dugaan perundungan selesai.
Dalam diktum keputusan ditegaskan: “Memutuskan menghentikan untuk sementara waktu kegiatan pembelajaran Program Studi Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado sampai penanganan dugaan perundungan selesai.”
Fakta dan Data Terkait PPDS di Indonesia
Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi. Data dari Kemenkes dan organisasi profesi menunjukkan bahwa perundungan dalam pendidikan kedokteran merupakan masalah sistemik. Berikut adalah gambaran singkat:
| Tahun | Jumlah Kasus Perundungan Dilaporkan | Jumlah Korban Meninggal |
|---|---|---|
| 2023 | 12 | 0 |
| 2024 | 18 | 1 |
| 2025 | 22 | 2 |
| 2026 (s/d Juli) | 8 | 1 |
Data di atas menunjukkan tren peningkatan kasus perundungan. Meskipun belum semua terverifikasi, angka ini menjadi alarm bagi sistem pendidikan kedokteran di Indonesia.
Dampak dan Implikasi
Bagi Dunia Pendidikan Kedokteran
Penghentian sementara PPDS Anestesiologi di RSUP Kandou berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Peserta PPDS yang sedang menjalani program harus menunda pendidikan mereka, sementara calon peserta baru tidak dapat memulai. Hal ini berpotensi memperpanjang masa studi dan menimbulkan kekhawatiran akan kualitas lulusan. Lebih jauh, kasus ini memicu diskusi tentang perlunya reformasi kurikulum dan budaya kerja di rumah sakit pendidikan.
Bagi Masyarakat
Masyarakat, terutama keluarga pasien, mungkin khawatir terhadap pelayanan anestesi di RSUP Kandou. Namun, perlu ditegaskan bahwa penghentian hanya berlaku untuk program pendidikan, bukan pelayanan medis. Rumah sakit tetap beroperasi normal dengan tenaga dokter spesialis yang sudah ada.
Bagi Pemerintah
Kemenkes kini berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan investigasi secara transparan dan cepat. Langkah ini juga mendorong Kemenkes untuk meninjau kembali kebijakan pengawasan terhadap program PPDS di seluruh Indonesia. Beberapa pakar mendesak pembentukan lembaga independen yang menangani perundungan di institusi pendidikan kedokteran.
Langkah Ke Depan
Tim pemeriksa dari Kemenkes telah tiba di Manado untuk melakukan investigasi. Mereka akan mewawancarai korban, saksi, dan pihak terkait. Hasil investigasi diharapkan keluar dalam waktu dua minggu. Selain itu, Fakultas Kedokteran Unsrat juga membentuk tim internal untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan memberikan dukungan psikologis bagi peserta PPDS lainnya.
Kasus dr. Adrian Rantung menjadi pengingat pahit bahwa perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran bukanlah masalah sepele. Setiap nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem yang harus segera diperbaiki. Semoga langkah tegas Kemenkes ini menjadi awal dari perubahan yang lebih baik, bukan sekadar reaksi sesaat. Sudah saatnya budaya hierarki toksik digantikan dengan lingkungan belajar yang suportif, di mana setiap calon dokter dapat berkembang tanpa rasa takut.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
