Menteri PKP: Penyaluran KPP BSI Tembus 67 Persen dari Target Tahun 2026

Menteri PKP: Penyaluran KPP BSI Tembus 67 Persen dari Target Tahun 2026

Suara Pecari | Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mencapai 67 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Hingga saat ini, total penyaluran KPP mencapai Rp844 miliar dari target Rp1,2 triliun.

Maruarar menjelaskan, pencapaian ini mencerminkan dukungan yang signifikan dari BSI terhadap program perumahan yang digagas oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi alat vital dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Program ini juga memberikan subsidi bunga sebesar lima persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam sektor perumahan. Kelompok UMKM yang dimaksud meliputi kontraktor, pengembang perumahan, dan pemilik toko bangunan.

“Modal yang diberikan maksimal mencapai Rp10 miliar dengan omset tahunan tidak lebih dari Rp50 miliar. Dengan subsidi bunga, bunga pinjaman yang biasanya sebesar 11 persen dapat turun menjadi 6 persen, dan limit pinjaman bisa mencapai Rp20 miliar,” tambah Menteri Maruarar.

Maruarar menekankan bahwa skema ini berpotensi untuk menciptakan kelas menengah baru di berbagai daerah. Pembiayaan yang lebih terjangkau diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha di sektor perumahan rakyat.

Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi. Menurut Maruarar, masyarakat dengan penghasilan tertentu dapat memperoleh pembiayaan tanpa memerlukan jaminan untuk rumah dengan harga di bawah Rp100 juta.

“Inilah terobosan yang ditawarkan oleh Presiden,” ungkapnya.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung berbagai program pemerintah melalui sektor pembiayaan. BSI akan terus terlibat dalam program pembiayaan, termasuk KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Anggoro juga menyatakan bahwa BSI akan terus mendukung program kerja pemerintah, khususnya dalam upaya perumahan rakyat, hingga akhir tahun.

Dengan pencapaian ini, diharapkan program perumahan yang digagas pemerintah dapat berjalan efektif dan membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.

Tinggalkan Balasan