Pajak Mobil Listrik 2026, Pengawasan Rekening, hingga Babinsa: Transformasi Perpajakan Indonesia
Suara Pecari, Mulai 1 April 2026, era pembebasan pajak daerah bagi mobil listrik resmi berakhir. Pemerintah melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 mewajibkan setiap wajib pajak pemilik kendaraan listrik untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti kendaraan konvensional. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar sistem perpajakan Indonesia yang tidak hanya menyasar kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak secara keseluruhan.
Kebijakan pajak mobil listrik ini menghapus insentif fiskal yang sebelumnya diberikan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. Dengan tarif PKB berkisar 1-2 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditambah faktor wilayah, pemilik mobil listrik kini harus merogoh kocek lebih dalam. Simulasi menunjukkan bahwa pajak tahunan bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung jenis kendaraan dan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah masih diberi kewenangan memberikan keringanan, misalnya DKI Jakarta yang berencana memberikan diskon khusus.
Di sisi lain, pengawasan terhadap wajib pajak juga semakin diperketat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran SE-9/PJ/2026 yang mempermudah akses informasi keuangan wajib pajak dari lembaga keuangan. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijanto, menegaskan bahwa prosedur ini bukanlah hal baru, melainkan penyempurnaan tata kelola internal. Melalui sistem host-to-host, DJP kini dapat memantau transaksi keuangan secara real-time. Kebijakan ini mencakup delapan kegiatan perpajakan, termasuk pengawasan kepatuhan, intelijen, dan penyidikan.
Namun, langkah DJP menggandeng TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai polemik. Surat Edaran SE-8/PJ/2026 memicu kekhawatiran publik akan adanya intimidasi. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan kesan teror. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak psikologis terhadap wajib pajak. Menanggapi hal ini, TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa Babinsa hanya berperan dalam pembangunan jejaring informasi kewilayahan, bukan menagih pajak. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono, menyatakan bahwa tidak ada penugasan baru bagi Babinsa di bidang perpajakan.
Di tengah berbagai perubahan ini, DJP juga mengubah pendekatan hubungan dengan wajib pajak. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua, Abdul Gani, menyebut bahwa wajib pajak kini diposisikan sebagai Very Very Important Person (VVIP) dan mitra strategis. Melalui konsep cooperative compliance, DJP mendorong keterbukaan dan diskusi awal untuk menyelesaikan potensi sengketa pajak, seperti transfer pricing, tanpa harus melalui pemeriksaan.
Transformasi perpajakan Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus menjaga kepercayaan publik. Mulai dari pengenaan pajak mobil listrik, pengawasan rekening, hingga pelibatan aparat kewilayahan, setiap kebijakan harus diimbangi dengan sosialisasi dan pendekatan humanis. DJP berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan proporsional, sehingga wajib pajak tidak merasa diteror, melainkan menjadi mitra dalam pembangunan negara.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
