Prabowo Targetkan Penyaluran Rp 400 Triliun untuk Petani dan Nelayan Indonesia
Suara Pecari – Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI kelak, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana pemerintah untuk menyalurkan kredit sebesar Rp 400 triliun kepada petani, nelayan, serta masyarakat di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah. Pengumuman tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, pada 22 Oktober 2026.
Potensi Ekonomi Indonesia Berdasarkan Data IMF
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kaya dengan potensi ekonomi besar. Hal ini didukung oleh data paritas daya beli (PPP) dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang menempatkan Indonesia pada posisi ketujuh sebagai ekonomi terbesar dunia berdasarkan kemampuan daya beli nyata. Posisi ini mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia yang harus dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Fokus Penyaluran Kredit kepada Kelompok Rentan
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sudah menyalurkan kredit sekitar Rp 53 triliun yang menjangkau kurang lebih 2 juta keluarga. Target ke depan adalah meningkatkan penyaluran kredit hingga Rp 400 triliun, yang diharapkan dapat menjangkau sekitar 48 juta keluarga, atau sekitar 100 juta jiwa jika diasumsikan setiap keluarga terdiri atas empat anggota.
Penyaluran dana ini akan difokuskan kepada:
- Petani dan nelayan
- Masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal
- Kelompok berpenghasilan rendah di daerah perkotaan
Tujuan dan Manfaat Program
Prabowo menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam dan kemampuan pelaku usaha di berbagai sektor menjadi kekuatan utama perekonomian Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola potensi tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan riil dan daya beli masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
Penyaluran kredit ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan demikian, manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih merata dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan.
Konteks Kebijakan Akses Keuangan Daerah
Rencana penyaluran kredit ini merupakan bagian dari upaya mempercepat akses keuangan di daerah-daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program ini bertujuan membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan keuangan formal.
Penguatan akses keuangan di daerah diharapkan mendukung pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
