Stimulus Nataru Dinilai Kurang, Ekonom Usul BLT Rp 92,1 T untuk Pekerja Informal
Suara Pecari – Stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dianggap belum cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Para ekonom mengusulkan agar pemerintah memperluas bantuan, terutama kepada pekerja informal dan kelompok kelas menengah yang kini menghadapi tekanan ekonomi cukup berat.
Usulan Bantuan Langsung Tunai untuk Pekerja Informal
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai stimulus yang ada saat ini terlalu terbatas dan hanya menyasar masyarakat miskin. Menurutnya, perlu ada tambahan bantuan tunai minimal 30 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diberikan kepada pekerja informal hingga Maret 2027. Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp 92,1 triliun untuk mencakup seluruh pekerja informal di Indonesia.
Bhima menyatakan, “Stimulus pemerintah saat ini kurang memadai mengingat kondisi rupiah yang melemah, inflasi pangan yang terus meningkat, serta angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih tinggi.” Ia menambahkan bahwa pekerja formal sudah mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan kebijakan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah, sehingga fokus perlu diberikan kepada pekerja informal dan kelas menengah.
Konteks Ekonomi dan Tekanan Konsumsi Masyarakat
Bantuan tunai tersebut dianggap penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama perekonomian Indonesia. Setelah periode libur Nataru, kebutuhan masyarakat diperkirakan akan meningkat, termasuk untuk biaya sekolah dan persiapan menghadapi Ramadan. Bhima juga mencatat bahwa nilai stimulus tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, padahal kebutuhan untuk menyelamatkan konsumsi rumah tangga semakin mendesak.
Penilaian Ekonom Lain terhadap Paket Stimulus
Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai paket stimulus pemerintah berfungsi lebih sebagai bantalan untuk menjaga konsumsi agar tidak turun drastis, bukan sebagai dorongan kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026.
Menurut Yusuf, stimulus ini penting untuk menstabilkan konsumsi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi, namun masih diperlukan langkah-langkah tambahan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal.
Stimulus Pemerintah dan Tantangan Ke Depan
Pemerintah sendiri telah menyiapkan program stimulus yang mencakup bantuan pangan dan diskon transportasi. Namun, kondisi makroekonomi seperti pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi khususnya pada komoditas pangan, serta tingginya angka pengangguran dan PHK menjadi tantangan besar dalam menjaga daya beli masyarakat.
Dengan usulan tambahan BLT untuk pekerja informal, diharapkan stimulus dapat lebih merata dan efektif dalam menjaga stabilitas konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
