Data Transaksi QRIS Bakal Jadi Acuan Pengajuan Kredit bagi UMKM
Suara Pecari – Data transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan dijadikan salah satu acuan dalam menilai kelayakan kredit atau credit scoring bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (TIIF) 2026 di Jakarta pada 26 Oktober 2026.
Data Transaksi QRIS sebagai Credit Scoring
Destry Damayanti menyatakan bahwa data transaksi QRIS yang terkumpul dari merchant-merchant kecil dapat digunakan sebagai indikator dalam proses pengajuan kredit. Saat ini, sebanyak 97 persen pengguna QRIS merupakan pelaku UMKM, dengan jumlah pengguna mencapai 70,6 juta dan 49,4 juta merchant hingga kuartal III 2026. Volume transaksi QRIS juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, meningkat sebesar 75,8 persen secara tahunan.
Manfaat Penggunaan Data QRIS
Pemanfaatan data transaksi QRIS diharapkan dapat mendukung perluasan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Bank Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata di seluruh lapisan masyarakat.
Peran Infrastruktur Pembayaran BI-FAST
Selain QRIS, Bank Indonesia juga mengembangkan BI-FAST, sebuah infrastruktur pembayaran yang memungkinkan transaksi berlangsung selama 24 jam penuh. BI-FAST mencatat volume transaksi sebesar 1,631 miliar pada kuartal III 2026 dengan nilai mencapai Rp 4.049 triliun, mengalami peningkatan masing-masing sebesar 31,78 persen dan 33,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Destry, keberadaan BI-FAST memberikan efisiensi ekonomi yang signifikan dan menjadikan Indonesia termasuk negara yang sudah memiliki sistem pembayaran cepat (fast payment) yang beroperasi nonstop.
Implikasi bagi UMKM dan Ekonomi Nasional
Integrasi data transaksi QRIS ke dalam sistem penilaian kredit diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan, yang selama ini seringkali terkendala oleh kurangnya data kredit yang valid. Hal ini akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Dengan sistem credit scoring yang lebih inklusif, diharapkan tercipta ekosistem keuangan yang lebih adil dan transparan, mendukung kemajuan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
