Kelangkaan Pertalite Terulang, Warga Minta Distribusi BBM Dibenahi
Suara Pecari, Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kembali melanda wilayah Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Sejak dua hari terakhir, sejumlah kios pengecer tidak menjual Pertalite karena stok habis. Kondisi ini bukan pertama kali terjadi, dan warga mulai jenuh dengan pola distribusi yang dinilai tidak konsisten. Mereka mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk membenahi sistem distribusi agar pasokan BBM tidak lagi terputus dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu.
Kronologi Kelangkaan
Kelangkaan mulai terasa pada Sabtu, 4 Juli 2026, ketika beberapa kios pengecer di Dabo Singkep kehabisan stok Pertalite. Hingga Senin, 6 Juli 2026, kondisi belum membaik. Warga yang membutuhkan BBM untuk transportasi dan kegiatan ekonomi terpaksa mengantre panjang atau mencari alternatif lain. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lingga, Ardiansyah, menjelaskan bahwa pasokan Pertalite untuk SPBU sebenarnya telah tiba pada Jumat malam, 3 Juli 2026. Namun, proses pembongkaran tertunda karena kondisi air laut yang sedang surut. “Untuk SPBU, kapalnya sudah sampai tadi malam. Karena air laut surut, mereka belum bisa melakukan pembongkaran,” kata Ardiansyah pada Senin, 6 Juli 2026. Sementara itu, pasokan untuk kios-kios pengecer yang mendapat rekomendasi dari pemerintah kecamatan juga sudah tiba di Desa Sungai Buluh dan akan segera didistribusikan. “Infonya sudah sampai subuh tadi, dan akan disalurkan pada penjualan,” ujarnya. Camat Singkep, Agustiar, membenarkan bahwa stok Pertalite telah tersedia dan kini tinggal disalurkan ke kios-kios yang telah ditunjuk. “Iya minyak sudah tiba, tinggal disalurkan ke kios-kios,” kata Agustiar.
Dampak Kelangkaan terhadap Masyarakat
Kelangkaan Pertalite berdampak luas pada aktivitas masyarakat Dabo Singkep. Banyak warga yang mengandalkan kendaraan bermotor untuk bekerja, mengantar anak sekolah, atau menjalankan usaha kecil terpaksa mengurangi mobilitas. Beberapa ojek pangkalan mengeluhkan penurunan pendapatan karena tidak bisa melayani pelanggan. Ibu rumah tangga juga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena transportasi umum terbatas. Selain itu, sektor perikanan dan pertanian di wilayah tersebut ikut terganggu karena nelayan dan petani membutuhkan BBM untuk mengoperasikan mesin. Seorang warga, Rudi (34), mengungkapkan kekesalannya. “Ini sudah sering terjadi. Setiap kali stok habis, baru ada pengiriman. Harusnya ada jadwal tetap agar kami tidak kesulitan,” ujarnya.
Analisis Pola Distribusi BBM
Pola distribusi BBM di wilayah kepulauan seperti Lingga memang memiliki tantangan tersendiri. Keterbatasan infrastruktur, kondisi cuaca, dan pasang surut air laut menjadi faktor yang sering menghambat pengiriman. Namun, masyarakat menilai bahwa keterlambatan ini seharusnya bisa diantisipasi dengan perencanaan yang lebih matang. Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Kepri, konsumsi Pertalite di Kabupaten Lingga rata-rata mencapai 1.200 kiloliter per bulan. Dengan jumlah penduduk sekitar 100.000 jiwa, kebutuhan ini cukup tinggi. Namun, pasokan seringkali tidak merata karena hanya mengandalkan satu SPBU di Dabo Singkep dan beberapa kios pengecer. Berikut adalah tabel jadwal pengiriman yang direncanakan versus realisasi:
| Bulan | Jadwal Pengiriman | Realisasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mei 2026 | Setiap hari Senin | Terlambat 2 hari | Cuaca buruk |
| Juni 2026 | Setiap hari Jumat | Tepat waktu | Kondisi laut normal |
| Juli 2026 | Setiap hari Jumat | Terlambat 1 hari | Air laut surut |
Data di atas menunjukkan bahwa meskipun ada jadwal, faktor eksternal sering menyebabkan keterlambatan. Namun, warga berharap ada solusi jangka panjang, seperti penambahan tangki penyangga di darat atau penggunaan kapal dengan draft rendah yang bisa beroperasi saat air surut.
Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bagian Ekonomi Setda menyatakan akan mengevaluasi pola distribusi. Ardiansyah mengakui bahwa koordinasi dengan Pertamina dan pihak pelabuhan perlu ditingkatkan. “Kami akan mengusulkan agar jadwal pengiriman lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi pasang surut,” katanya. Camat Singkep, Agustiar, menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan kios-kios pengecer yang telah ditunjuk mendapatkan pasokan tepat waktu. “Kami juga akan membentuk tim pemantau distribusi BBM di tingkat kecamatan,” ujarnya. Namun, warga mempertanyakan efektivitas langkah-langkah tersebut. Mereka menilai bahwa selama ini pemerintah seringkali hanya bereaksi setelah kelangkaan terjadi, bukan melakukan pencegahan.
Implikasi ke Depan
Kelangkaan Pertalite yang berulang di Dabo Singkep menjadi cermin lemahnya sistem distribusi BBM di daerah terpencil. Jika tidak segera dibenahi, dampaknya bisa meluas ke sektor ekonomi dan sosial. Para pengusaha kecil mungkin akan beralih ke BBM jenis lain yang lebih mahal, seperti Pertamax, sehingga meningkatkan biaya produksi. Nelayan bisa mengalami penurunan hasil tangkapan karena tidak bisa melaut. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM perlu turun tangan untuk memastikan pasokan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu, perlu ada diversifikasi sumber energi agar ketergantungan pada Pertalite berkurang. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk menggunakan BBM secara bijak dan tidak panic buying saat pasokan mulai menipis.
Di tengah kelangkaan, semangat gotong royong warga Dabo Singkep tetap terlihat. Beberapa warga saling berbagi BBM untuk keperluan darurat. Namun, hal ini tidak bisa menjadi solusi permanen. Sudah saatnya pemerintah dan semua pemangku kepentingan duduk bersama untuk merancang sistem distribusi yang andal. Kelangkaan Pertalite bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan telah menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam menyediakan kebutuhan pokok. Dabo Singkep, dengan segala keterbatasannya, layak mendapatkan pasokan BBM yang stabil dan terjadwal. Karena tanpa BBM, roda ekonomi tidak akan berputar, dan mimpi untuk maju akan terus tertunda.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
