Kemenpar Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan APBN: Realisasi Anggaran 95,52% dan Target Ambisius 2027
Suara Pecari, Jakarta – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu, 15 Juli 2026. Paparan ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menunjukkan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor pariwisata.
“Rapat kerja ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memastikan bersama bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Menpar Widiyanti dalam sambutannya, dikutip dari laman resmi Kemenpar.
Realisasi Anggaran 2025: Hampir 96% Terserap
Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan. Realisasi tersebut terbagi dalam beberapa satuan kerja dengan tingkat penyerapan yang bervariasi. Berikut rinciannya:
| Satuan Kerja | Realisasi Anggaran |
|---|---|
| Kementerian Pariwisata (Pusat) | 97,74% |
| Politeknik Pariwisata | 93,66% |
| Badan Pelaksana Otorita | 90,66% |
| Rata-rata | 95,92% |
Total pagu anggaran Kemenpar pada 2025 mencapai Rp1,48 triliun. Dengan capaian ini, Kemenpar menunjukkan kemampuan penyerapan anggaran yang tinggi, terutama di tingkat pusat.
Menuju Opini WTP ke-11
Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata atas penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal Februari 2026 untuk menjalani proses pemeriksaan. Kementerian Pariwisata dijadwalkan menerima opini BPK pada 16 Juli 2026. Menpar Widiyanti optimistis Kemenpar akan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015.
“Kami optimistis dapat mempertahankan opini WTP untuk kesebelas kalinya. Ini menunjukkan komitmen kami dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegas Menpar.
Kinerja Sektor Pariwisata: Tren Positif di Berbagai Indikator
Selain aspek keuangan, Menpar Widiyanti juga memaparkan capaian kinerja sektor pariwisata yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang Januari–Mei 2026. Berikut data utamanya:
- Kunjungan wisatawan mancanegara: 6,07 juta kunjungan, meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
- Average spending per arrival (ASPA): 1.345,61 dolar AS (Rp22,68 juta) pada triwulan I 2026, tumbuh 5,36% dibandingkan triwulan I 2025.
- Devisa pariwisata: 4,05 miliar dolar AS pada triwulan I 2026, tumbuh 6,30%.
- Perjalanan wisatawan nusantara: 523,22 juta perjalanan, meningkat 2,86%.
- Kontribusi terhadap PDB: 4,01%–5,00% pada triwulan I 2026, naik 0,11–1,10 poin persentase.
- Realisasi investasi: Rp25,34 triliun pada triwulan I 2026, melonjak 76,67%.
“Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus berada pada jalur yang mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2026 dan menjadi landasan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2027,” ujar Menpar.
Usulan Anggaran 2027: Dari Rp1,01 Triliun Menuju Rp3 Triliun
Sejalan dengan peningkatan target pembangunan, Kementerian Pariwisata mengajukan tambahan anggaran dari pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,01 triliun menuju pagu ideal sebesar Rp3 triliun. Menpar Widiyanti menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR dalam pembahasan kebutuhan anggaran ini.
“Kami berharap pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dapat ditempatkan dalam kerangka untuk memastikan seluruh target tersebut dapat dicapai secara optimal,” katanya.
Realisasi Program hingga Juli 2026: Capaian di Atas Tahun Lalu
Dalam forum yang sama, Kemenpar melaporkan realisasi fisik program hingga 9 Juli 2026 telah mencapai 59,29%, dengan realisasi pembayaran secara keseluruhan sebesar 46,02%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penyerapan anggaran menjadi bagian dari komitmen Kemenpar untuk mengakselerasi pelaksanaan program kerja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dampak dan Implikasi: Pariwisata sebagai Lokomotif Ekonomi Nasional
Penguatan akuntabilitas pengelolaan APBN di Kemenpar membawa dampak positif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, transparansi anggaran memastikan dana publik digunakan untuk program yang benar-benar bermanfaat, seperti pengembangan destinasi, pelatihan SDM pariwisata, dan promosi wisata. Bagi industri pariwisata, kepastian anggaran dan realisasi program yang tepat waktu mendorong iklim investasi yang kondusif, terbukti dari lonjakan investasi 76,67% pada triwulan I 2026. Bagi pemerintah, opini WTP yang konsisten memperkuat kredibilitas Indonesia di mata lembaga keuangan internasional dan investor asing.
Ke depan, target ambisius 2027—yang mencakup peningkatan kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB—memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Sinergi antara Kemenpar dan DPR menjadi kunci untuk mencapai target tersebut. Menpar Widiyanti menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara target pembangunan yang terus meningkat dan dukungan sumber daya yang tersedia.
“Penguatan sektor pariwisata merupakan investasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dengan DPR RI, diharapkan semakin memperkuat peran sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tutup Menpar Widiyanti.
Dengan komitmen akuntabilitas yang kuat, realisasi anggaran yang efisien, dan kinerja sektor yang gemilang, Kemenpar optimistis dapat terus mendorong pariwisata Indonesia menuju level yang lebih tinggi, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
